Sampingan

Gambar

Gambar dok.my pangandaran

Para pengguna kendaraan bermotor di Pangandaran jauh dari kata displin, dari melanggar perboden sampai menerobos lampu merah merupakan pemandangan sehari-hari.Entah karena ketidaktahuan atau unsur kesengajaan.Sepertinya rugi hanya untuk sekedar memutar, sepertinya rugi menunggu satu menit untuk mengunggu lampu berwarna hijau.Mau sampai kapan, katanya Pangandaran mau jadi kabupaten baru, tapi tingkat disiplin masyarakatnya masih rendah.Nggak rugi kok cuma muter sebentar nggak sampai berkilo-kilo meter kok.Nggak sampai berjam-jam kok nunggu lampu warna hijau.Mari kita dukung pemekaran Pangandaran di mulai dari diri kita sendiri…Nggak rugi kok kalau kita Disiplin…

Pangandaran

Sampingan

Gambar

Gambar dok.my pangandaran

 

Para pengguna kendaraan bermotor di Pangandaran jauh dari kata displin, dari melanggar perboden sampai menerobos lampu merah merupakan pemandangan sehari-hari.Entah karena ketidaktahuan atau unsur kesengajaan.Sepertinya rugi hanya untuk sekedar memutar, sepertinya rugi menunggu satu menit untuk mengunggu lampu berwarna hijau.Mau sampai kapan, katanya Pangandaran mau jadi kabupaten baru, tapi tingkat disiplin masyarakatnya masih rendah.Nggak rugi kok cuma muter sebentar nggak sampai berkilo-kilo meter kok.Nggak sampai berjam-jam kok nunggu lampu warna hijau.Mari kita dukung pemekaran Pangandaran di mulai dari diri kita sendiri…Nggak rugi kok kalau kita Disiplin…

 

Gambar dok.my p…

UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Standar

1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang
semakin beragam;
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai
dengan metode dan teknik pengelolaan sampah
yang berwawasan lingkungan sehingga
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan;
c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan
nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat
bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta
dapat mengubah perilaku masyarakat;
2
d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah,
serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga
pengelolaan sampah dapat berjalan secara
proporsional, efektif, dan efisien;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengelolaan Sampah;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.
6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.
4
9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau
badan hukum.
11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan
dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah
yang tidak benar.
12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di
bidang pemerintahan lain yang terkait.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri
atas:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah spesifik.
5
(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnya.
(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan
beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi.
6
Pasal 4
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumber daya.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 6
Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan
penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil
pengolahan sampah;
7
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani
sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah
mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan
sampah;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
sampah;
c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan
kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah
dalam pengelolaan sampah.
Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi
Pasal 8
Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
provinsi mempunyai kewenangan:
8
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan
kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah
antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.
Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 9
(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan
akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat
pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka
yang telah ditutup; dan
9
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
diatur dengan peraturan menteri.
Bagian Kelima
Pembagian Kewenangan
Pasal 10
Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11
(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara
baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk
itu;
10
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan
sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu
mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak
negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 12
(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan daerah.
Pasal 13
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
11
Pasal 14
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang
berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada
kemasan dan/atau produknya.
Pasal 15
Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang
diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas
pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata
cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB V
PERIZINAN
Pasal 17
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan
sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
12
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 18
(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus
diumumkan kepada masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan
sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
daerah.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 19
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
13
Paragraf Kesatu
Pengurangan sampah
Pasal 20
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a meliputi kegiatan:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap
dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah
lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang
menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,
dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang
dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh
proses alam.
14
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 21
(1) Pemerintah memberikan:
a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan
sampah; dan
b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan
pengurangan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara
pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Paragraf Kedua
Penanganan Sampah
Pasal 22
(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b meliputi:
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan
sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau
dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat
pemrosesan akhir;
15
d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,
dan jumlah sampah; dan/atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan
daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal 23
(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.
BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 24
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai
penyelenggaraan pengelolaan sampah.
16
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
pemerintah dan/atau peraturan daerah.
Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 25
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang
sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
d. kompensasi dalam bentuk lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
17
BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama antardaerah
Pasal 26
(1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama
antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan
usaha bersama pengelolaan sampah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk
usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 27
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan
sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah
kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18
BAB IX
PERAN MASYARAKAT
Pasal 28
(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
BAB X
LARANGAN
Pasal 29
(1) Setiap orang dilarang:
a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. mengimpor sampah;
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan;
19
e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan
dan disediakan;
f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka
di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis pengelolaan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan
peraturan pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur
dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda
terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh
pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah
(2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
Pasal 31
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah
20
daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama.
(2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh
Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan daerah.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang
ditetapkan dalam perizinan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota.
21
BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33
(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri
atas:
a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah;
dan
b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan
ataupun melalui pengadilan.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 34
(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan
mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak
yang bersengketa.
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
22
kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat
mengajukannya ke pengadilan.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan
Pasal 35
(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan
dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsurunsur
kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara
perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti
kerugian dan/atau tindakan tertentu.
Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok
Pasal 36
Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di
bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui
perwakilan kelompok.
23
Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 37
(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan
masyarakat dan lingkungan.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,
kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
dan
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun
sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 38
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan
persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
24
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan
sampah;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang
hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
25
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau
mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis
sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau
mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Pasal 40
(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja
melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan
keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan
lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
26
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Pasal 41
(1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan
pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,
prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan
kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 42
(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi
apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka
mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang
berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau
mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau
memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau
mengawasi korporasi tersebut.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi,
27
tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka
yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah,
tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak
pidana secara sendiri atau bersama-sama.
(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada
pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus
melakukan pekerjaan yang tetap.
(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat
penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat
memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke
pengadilan.
Pasal 43
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan
tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem
pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir
sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling
lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang
ini.
28
Pasal 45
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat
diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau
menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal
32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
(1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan
Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini
diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
29
Pasal 48
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 49
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR
69
30
DEWA PERWAKILA RAKYAT
REPUBLIK IDOESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
I. UMUM
Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume
sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan
kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin
beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau
sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah
sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya
yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah
masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah
dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir
sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di
lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas
metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan
31
memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan
sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu
yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan
akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma
baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah
sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat
dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun
untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan
pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan
suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir,
yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah,
yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan
dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan
kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan
sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar
tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib
memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu
membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak
yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan
sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat
bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan,
32
dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan
dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara
terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan
pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,
diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.
Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini
berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat,
asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,
asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,
pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:
a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor
sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undangundang
ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
33
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah
tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah
tangga.
Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan,
pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat
hiburan.
Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin
usaha kawasan industri.
Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus
yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala
nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional,
pengembangan industri strategis, dan pengembangan
teknologi tinggi.
Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti
asuhan, dan panti sosial.
Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan
umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
34
udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman,
jalan, dan trotoar.
Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan
masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata,
kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung
jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa
pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode
dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada
generasi yang akan datang.
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa
pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang
35
menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah
memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan
dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan
sampah.
Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah
mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan
kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang
dihasilkannya.
Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa
pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.
Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa
pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa
pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat
dari berbagai dampak negatif.
Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa
sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi
yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
36
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos,
pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
37
Cukup jelas.
Huruf b
Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain,
berupa penyediaan tempat penampungan sampah,
alat angkut sampah, tempat penampungan
sementara, tempat pengolahan sampah terpadu,
dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
38
Pasal 13
Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam
bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan
sejenisnya.
Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.
Pasal 14
Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak
memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan
label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan
kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara
lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin,
jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
39
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pemerintah menetapkan kebijakan agar para
produsen mengurangi sampah dengan cara
menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai
oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa
penetapan jumlah dan persentase pengurangan
pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai
oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.
Huruf b
Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi
yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal
proses produksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini
berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan,
atau kemasan produk.
Ayat (4)
Cukup jelas.
40
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen
yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau
mudah diurai oleh proses alam dan ramah
lingkungan.
Huruf b
Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang
menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh
proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang,
serta tidak ramah lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang
memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan,
lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar
41
sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan,
atau dikembalikan ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban
pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat
pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap
orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
42
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat
antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik
sampah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam
43
keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung
oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan
dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang
melanggar ketentuan dalam peraturan perundangundangan
sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi
paksaan pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau
diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap
kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat
kegiatan pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
44
tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya
atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan
pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini,
antara lain, perintah memasang atau memperbaiki
prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
Pasal 36
Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan
gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau
mewakili kelompok.
Pasal 37
Ayat (1)
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang
terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah
masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang
pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil
adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah
dikeluarkan oleh organisasi persampahan.
45
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
46
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Standar

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.     Politik sebagai ilmu pengetahuan

Lapangan ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial tidak mungkin dapat melepaskan diri dari masyarakat tetapi walaupun demikian setiap ilmu pengetahuan itu berusaha untuk membatasi diri pada masalah-masalah tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu pengetahuan haruslah memiliki / memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan kegiatan yang tergolong dalam suatu kebulatan / kesatuan, unsur-unsur tersebut adalah :

a.     Pengetahuan (knowledge);

b.    Menggunakan pemikiran (logis);

c.     Tersusun secara sistematis;

d.     Obyektip nasional (dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain);

e.     Menggunakan metode-metode penelitian tertentu;

Yang dimaksud dengan knowledge adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indra. Pengetahuan tidak sama dengan idea (buah pikiran), karena idea belum tentu / pasti tentang benar tidaknya sesuatu, jadi belum pasti kebenarannya, kadang-kadang idea itu hanya merupakan angan-angan belaka.

Yang dimaksud dengan pemikiran adalah pemikiran dengan otak kita memperoleh pengetahuan itu dari kenyataan-kenyataan (fakta-fakta) dengan melihat dan mendengan serta melalui alat-alat komunikasi (koran, radio, tv).

Sistematis berasal dari kata yunani yang berarti kumpulan dari bagian-bagian atau objek-objek yang saling membutuhkan dalam hubungan kerja sama harmonis demi tercapainya sesuatu tujuan dan merupakan keseluruhan yang organis. Dalam kerangka ini sistematis berarti tersusun secara berurutan dimana satu sama lainnya berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan.

Menurut George Jellinek, ilmu politik adalah pengertiannya sebagai ilmu pengetahuan praktis / terapan merupakan suatu “ kunstlehre” (kunst adalah kemahiran dan lehre adalah ilmu) yang memberikan pegangan kepada kaum politisi untuk dapat menguasai :the art of government” (seni / kemahiran untuk memerintah negara). Dengan demikian maka disini ditegaskan bahwa ilmu politik merupakan ilmu terapan (applied scince).

R.H. SOLTAU dalam bukunya “an introduction to politic” mengakui bahwa politik bukanlah ilmu, bahkan sebutan atau istilah politik adalah salah, tetapi lebih dapat disebut “politic” atau “government”. Sebagai alasan-alasannya dikemukakannya bahwa gejala-gejala politik ditandai oleh sipatnya yang tidak tetap, keadaan yang berubah-ubah, dan tidak adanya kontinuitas dan uniformitas dalam penjelmaan gejala-gejala itu.

R.M MAC IVER , ahli ilmu sosial dan penulis “the web of government” menyangsikan adanya ilmu politik sebagai ilmu lapangan penyelidikannya tentang hubungan-hubungan kenegaraan. Dikatakan bahwa para sarjana yang berpendapat , ilmu politik dapat dipergunakan sebagaimana ilmu kedokteran adalah orang-orang yang bermimpi.

Alasan pandangan yang menganggap / menyangsikan politik sebagai ilmu antara lain :

  1. Ilmu politik itu hanyalah merupakan kemahiran seni (art) untuk memerintah saja, pendapat itu tidak tepat karena sesungguhnya ilmu politik harus dipisahkan dari politik. Orang yunani kuno membedakan antar ilmu politik dengan politik  yaitu dengan istilah politeke episteme (ilmu politik) dan politeke techne (kemahiran politik), jadi ilmu politik itu bernilai ilmu dan kemahiran.
  2. Jika ilmu politik objeknya negara maka sesungguhnya ilmu politik itu jamak yaitu ilmu-ilmu politik. Alasannya karena sesuatu dengan gejala negara modern yang komplek dimana meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian maka ilmu politik itu mencakup semua ilmu-ilmu sosial lainnya yang menyelidiki salah satu aspek dari negara.
  3. Bertolak belakang dari pengertian itu sendiri A.D. LIYNDSAY dan ARNOLD BRECHT mengatakan bahwa orang-orang Anglo Amerika (anglo saxon) orang yang berbahasa inggris, jika mendengar kata “scince” selalu di sosialisasikan pada ilmu-ilmu alam pasti dan kimia beserta metode-metodenya yang eksak.

Menurut CHARLES S HYNEMAN  bahwa ilmu politik itu merupakan ilmu pengetahuan. Sebagai alasan-alasannya terutama karena ilmu politik itu menyelidiki hal ihwal tertentu (negara), dimana penyelidikannya dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi dengan tegas dikatakan bahwa ilmu politik itu benar-benar merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bernilai ilmu.

2.     Tinjauan historis tentang politik

Jika ilmu politik itu dipandang sebagai ilmu yang mencakup pembahasan mengenai bermacam-macam aspek dan negara dan kehidupan negara / politik, maka sesungguhnya ilmu politik itu tergolong kedalam ilmu sosial. Pada tahun 1976 JEAN BODIN telah mengintrodusir istilah politik dengan istilah “science politique” yang ditulis dalam bukunya “Les Six Livres De La Republique”. Sedangkan jika ilmu politik itu dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial maka ilmu politik itu masih muda usianya.

Dalam masa setelah Perang Dunia ke II (Dua) ilmu politik menunjukan kemajuan yang sangat pesat yaitu dengan di dirikannya beberapa lembaga pendidikan yang berusaha mempelajari dan menyelidiki tentang negara.

Perkembangan politik di Indonesia pada umumnya sulit untuk tidak terpengaruh oleh cara-cara pendekatan dan aspek hukum / yuridis karena dunia pendidikan kita secara historis dibawa oleh kaum penjajah. Oleh karena itu perkembangan ilmu politik di Indonesia sesungguhnya terpengaruh oleh 2 (dua) cara pendekatan aspek-aspek yuridis dan aspek-aspek sosiologis.

MIRIAM BUDIARJO mengatakan bahwa ilmu politik sebagai pembahasan mengenai masalah / pemikiran berbagai aspek kenegaraan tergolong ilmu pengetahuan yang tua bahkan dapat dikatakan ilmu sosial yang tertua di dunia, dimana penelaahannya bersandar pada sejarah dan pilsafat.

Pendekatan ilmu politik yang berdasarkan pada pendekatan institusional / tradisional adalah sebagai berikut :

  1. Deskriptif-konfiguratif yaitu menggambarkan apa adanya tidak merupakan analisis karena banyak bersipat laporan apa adanya.
  2. Formal-legalistik yaitu yang dibahas adalah kelembagaannya maka ia bersipat yuridis.

Contoh :   Tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, tidak cukup mempelajari / mengetahui fungsi-fungsi DPR, apa hubungan DPR dan Eksekutip (Pemerintah), apa tugas wewenang DPR, apa hak kewajiban DPR, tetapi bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan realita kehidupan / gejolak dan tuntutan dalam masyarakat.

  1. Bersipat parokial yaitu pandangan terbatas / sempit
  2. Konsevatif karena pendekatan ini ditujukan pada objek-objek yang permanen, bukan ditujukan pada objek-objek yang berubah.
  3. Non-theoritical emphasze yaitu tidak menekan pada teori.

BAB II

PERISTILAHAN PENGERTIAN ILMU POLITIK

1.  Istilah Politik

            Seperti yang sudah dikatakan secara etimologis kata / istilah politik berasal dari kata polis (bahasa yunani kuno) yang berarti negara kota (city state). Perkembangan dari kata polis menumbuhkan istilah-istilah :

Polites (warga negara), politikos (kewarganegaraan negara/civic), politeke episteme (ilmu politik), politeke techne (kemahiran politik).

Sebagai sinonim dari “political scince” adalah science of politic. Adapula yang menyamakan political science itu dengan politics. Jika istilah tersebut diterjemahkan kedalam istilah dalam bahasa indonesia yaitu politik, maka hal ini akan menimbulkan beberapa pengertian antara lain:

–      Politics ditafsirkan sebagai ilmu dan kemahiran memerintah;

–      Politik sudah umum diketahui mengandung arti politik yang aktual yang dihadapi sehari-hari (tentang negara);

–      Politik identik dengan partai;

–      Politik diartikan pula sebagai policy (kebijakan);

–      Politik dalam bahasa sehari-hari mempunyai arti khusus yang kurang baik dan di asosiasikan sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, curang, jahat dan semacamnya;

–      Identik dengan kekuasaan (power);

–      Lebih tepat digunakan istilah government;

–      Carl Schmit seorang sarjana ilmu Nazi Jerman mengartikan politik sebagai suatu pengertian yang membedakan antar kawan dan lawan;

–      Dr. Daoed Yoesoep mengemukakan bahwa istilah politik dapat dianggap dalam arti :

a.  Sebagai konsep yakni berupa usaha membawa realitas kearah gagasan dan pemikiran;

b.  Sebagai kebijakan yakni bentuk tindakan dari suatu kelompok individu mengenai satu masalah / keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara;

c.  Sebagai arena percaturan yaitu arena / medan dimana bergerak kelompok / keseluruhan individu yang masing-masing mempunyai kebijakan, idea, sasaran, kepentingan falsafah dan bahkan pandangan hidupnya sendiri;

Menurut Prop. Dr. Nugroho Notosusanto bahwa transpolitisasi mengandung 2 (dua) hal yaitu :

  1. Kegiatan mempelajari politik untuk memperoleh kesadaran politik kemudian melangkah terus dan melakukan kegiatan ilmiah guna melaksanakan keputusan-keputusan politik yang telah diambil secara sah oleh seluruh rakyat melalui Mjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  2. Jika ingin melakukan politicking tidak boleh mengatas namakan Almamater dan harus diluar lingkungan kampus;

Politik           : Sebagai kemahiran / seni (art) dalam memerintah negara;

Ilmu Politik    : Suatu study yang mempelajari negara / pemerintah sebagai objeknya;

Ada pula yang berpendapat bahwa ilmu politik itu dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian itu :

1.  Politik teoritis yaitu keseluruhan dari asas-asas dan ciri-ciri yang khas dari negara tanpa menambah aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai;

2.  Politik praktis yakni mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis;

Didalam politik teoritis dibahas mengenai :

a.  Teori negara;

b.  Teori pemerintah;

c.  Teori perundang-undangan;

d.  Teori negara sebagai pribadi buatan;

Sedangkan kedalam politik praktis dibahas mengenai :

a.  Negara ( yaitu bentuk-bentuk yang nyata dari pemerintah;

b.  Pemerintahan (cara kerja pemerintah);

c.  Undang-undang dan perundang-undangan;

d.  Negara yang dipribadikan (diplomasi, perdamaian, persetujuan internasional);

Keaneka ragaman dari istilah ilmu politik tersebut diatas, Drs. Muchtar Affandi sampai pada bahwa ilmu politik itu dapat digunakan dalam 2 (dua) arti yaitu :

1.  Dalam arti luas yang meliputi semua ilmu-ilmu kenegaraan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup semua ilmu-ilmu kenegaraan;

2.  Dalam arti sempit yaitu sebagai suatu ilmu kenegaraan tertentu yakni sebagai salah satu dari ilmu-ilmu kenegaraan yang menyelidiki kekuatan-kekuatan atau tenaga-tenaga yang terdapat didalam kekuatan atau tenaga-tenaga yang terdapat dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, bahkan dapat merubah struktur negara;

Beberapa pendapat ahli ilmu politik yaitu :

PROP J. BARENT  : Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yaitu mempelajari negara sebagai suatu gejala masyarakat yang hidup diantara sejumlah besar organisasi-organisasi kehidupan bersama yang bermacam-macam coraknya.

R.H. SOLTAU      : Ilmu plitik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dengan warga negara serta dengan negara-negara lainnya.

DR. DELIAR NOER  : Dalam “Pengantar ke Pemikiran Politik” mengatakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuatan dan kehidupan bersama atau masyarakat, kehidupan seperti ini tidak terbatas pada masalah hukum semata-mata dan tidak pula pada negara-negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatip baru.

SAMUEL H. BEER

Dalam “Patterns of Government” mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu mengenai tingkah laku politik, dan tingkah laku politik dan sebaiknya dipelajari sebagai suatu sistem politik yang memiliki 4 (empat) variabel yaitu :

1.  Budaya Politik (political cultur) yang menyangkut nilai-nilai politik, sistem kepercayaan dan sikap emosionalnya;

2.  Kekuasaan, sebagai alat untuk mencapai sesuatu;

3.  Kepentingan, sebagai tujuan yang hendak dicipta;

4.  Kebijaksanaan (policy), yang merupakan konsekwensi dan akibat dari proses saling mempengaruhi antara kekuasaan dan kepentingan;

MIRIAM BUDIARJO MA

Ilmu politik diklasifikasikan kedalam 3(tiga) macam sasaran yaitu :

1.     Aspek Kenegaraan

Batasan-batasan ini bersipat dan dipengaruhi oleh segi-segi yuridis, oleh karena itu lebih menekankan peranan lembaga-lembaga negara dalam bentuk formilnya, pendekatan ini disebut “institusional approach” .

2.     Aspek Kekuasaan

Definisi ini menunjukan ruang lingkup yang lebih luas karena tidak saja dari aspek formilnya / lembaga-lembaga negara, tetapi terutama pendekatan berdasarkan konsep-konsep sosiologis. Pendekatan ini menekankan proses dan sipat dinamis dimana faktor-faktor yang mempengaruhi negara / pemerintahan menjadi sasaran penyelidikan dari ilmu politik.

3.     Aspek Tingkah Laku Politik

Definisi tersebut lebih mencerminkan kecenderungan sarjana-sarjana ilmu sosial untuk bekerja sama dengan sarjana ilmu lainnya sehingga tercipta ilmu-ilmu tentang tingkah laku manusia.

HERMAN HELLER

Dalam bukunya “staatslehre” menyatakan bahwa ilmu negara tugasnya terbatas pada usaha-usaha melukiskan lembaga-lembaga kenegaraan, sehingga sipatnya adalah deskriptif dan karenanya statis. Sedangkan ilmu politik lapangankerjanya itu lebih luas, karena meliputi pola usaha-usaha untuk mengadakan analisa dan peristiwa-peristiwa politik atau yang terjadi dalam kehidupan negara sehingga sipatnya dinamis.

2.  Definisi Politik

Jika kita berbicara tentang negara pada masa kini, maka asosiasi kita akan teringat pada negara modern, negara teritorial, negara teritorial, sedangkan konsep negara modern adalah konsep modern yang kurang lebih abad ke-17 M. Apabila ilmu politik hanya menyelidiki negara, hal ini berarti penyelidikannya hanya terbatas pada negarasejak abad ke-17 sampai sekarang saja, padahal negara-negara pada jaman sebelumnya tidak kurang pentingnya sebagai objek penyelidikan ilmu politik.

Misalnya negara-negara pada jaman Yunani Kuno kurang lebih 25 abad yang lalu, karena dari sanalah timbulnya pemikiran-pemikiran politik atau negar yang rasional sekularitas. Dalam hubungan ini ARISTOTELES sering dianggap sebagai Bapak Ilmu Politik.

Dalam abad pertengahan dihasilkan pula tinjauan-tinjauan politik yang penting, terutamamengenai terjadinya pemisahan antar kekuasaan kerohanian dan kekuasaan keduniawian atau pertikaian antar kekuasaan gereja dan negara. Negara tidak saja terbatas pada waktu, tetapi juga bersipat partikularistis. Negara belum merupakan suatu gejala sosial yang universal, karena masih banyak bangsa-bangsa yang belum bernegara atau belum sampai pada taraf kenegaraan, misalnya negara yang masih dijajah.

Apabila penyelidikan ilmu politik dibatasi pada gejala negara, maka penyelidikannya tidak akan menghasilkan analisa-analisa yang sesuai dengan kenyataan sosio politik pada jaman ini.

Dengan kritikan-kritikan yang dikemukakan diatas maka pendefinisian ilmu politik yang menekankan pada negara sebagai kerangka / struktur formal saja, tidak dapat dipertahankan lagi walaupun diakui bahwa lembaga-lembaga politik / negara merupakan tempat utama dalam penyelidikan-penyelidikan ilmu politik. Akan tapi tidak dapat mengingkari kenyataan sosial bahwa lembaga-lembaga politik ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio ekonomis dan sosio budaya yang tidak bersipat yuridis.

Definisi secara fungsional

Merupakan reaksi terhadap pendefinisian institusional yang terlalu menekankan pada struktur formal lembaga-lembaga politik dengan peninjauannya yang terlalu dogmatis-yuridis dan terlalu menitik beratkan pada dokumen hukum dan pada kenyataan sosio politis, sosio ekonomis dan sosio budaya dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu definisi ilmu politik secara fungsional lebih mengutamakan fungsi / aktivitas dari struktur formal dari lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Fungsionalisme meninjau lembaga-lembaga politik tidak sebagai lembaga-lembaga yang terasing dan bebas dari pengaruh faktor-faktor kekuasaan riil. Oleh karena itu titik berat penyelidikan ilmu politik berdasarkan fungsi ini, melangkah dari segi statika ke dinamika politik. Sebagai konsekwensi pergeseran titik berat penyelidikan ilmu politik ini mengakibatkan perlunya perhatian pada faktor-faktor non politik yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan aktivitas dari lembaga-lembaga politik.

Pendefinisian secara hakekat politik.

Menurut pendefinisian ini yang menjadi inti persoalan (subjek matter) ilmu politik adalah masalah kekuasaan (power) dengan kata lain hakekat politik itu adalah kekuasaan, sehingga proses politik adalah serentetan pristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan pada kekuasaan. Dengan demikian politik adalah dimaksudkan sebagai :

1.  Perjuangan untuk memperoleh kekuasaan;

2.  Teknik menjalankan kekuasaan;

3.  Masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan;

4.  Pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

Politik yang berorientasi pada kekuasaan (power oriented) dapat pula dikatakan identik dengan ilmu tentang kekuasaan (power scince), atau menurut istilah yang dikemukakan oleh Karl Loewenstein disebut kratolog.

Untuk mewujudkan kekuasaan itu ada beberapa teknik / cara, menurut Ethen P. Allen adalah sebagai berikut :

  1. Teknik yang tradisional dengan kekuatan phisik / paksaan, intimiditas (gertak) perbuatan untuk menakut-nakuti, insinuasi (tuduhan terselubung), penakluk de vide et impera (mengadu domba);
  2. Teknik yang modern / kontemporer

a.  Propaganda dengan sadar

b.  Pengawasan pendidikan

c.  Memupuk ide superioritas ras

d.  Pemberitaan terang-terang dari penyelenggara keganasan-keganasan massal

e.  Pengulangan sampai bertele-tele dan ajaran bahwa tujuan membenarkan alat / cara

3.  Teknik yang destruktif

a.  Dusta / bohong

b.  Ide tentang adanya university og choice

c.  Ilusi akan kemenangan

Klasifikasi pendefinisian ilmu politik secara hakekat politik

Ada 3 (tiga) golongan berdasarkan pendekatanya yaitu :

1.  Pendekatan Postulasional

Ilmu politik adalah ilmu yang menyelidiki manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan.

2.  Pendekatan Psikologis

Golongan ini menganalisa latar belakang psikologis dan kehausan akan kekuasaan.

3.  Pendekatan Sosiologis

Menganalisa kekuasaan sebagai gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

G.B. HUSZAR dan Th. A. STEVENSON

Ilmu politik adalah suatu lapangan studi yang terutama mempelajari hubungan-hubungan kekuasaan antar orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dengan negara.

HAROLD D LASSWELL

Mengemukakan apabila kita berbicara tentang ilmu politik maka yang kita maksudkan adalah ilmu tentang kekuasaan, jadi ilmu politik itu adalah ilmu kekuasaan.

3.  Tipe-tipe kekuasaan

Jika ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu tentang kekuasaan dapat menyebabkan bahwa pada akhirnya ilmu politik itu merupakan sejumlah teori tentang golongan yang berkuasa, teori tentang elit politik, tentang kelas politik. Golongan yang berkuasa atau yang memerintah selalu relatip lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan golongan / kelompok yang dikuasai atau rakyatnya. Menurut JEAN JACOUS ROUSSEAU dalam bukunya “Du Contrat Spcial” bahwa adalah bertentangan dengan kodrat manusia bahwa yang memerintah itu lebih besar jumlahnya dari pada yang diperintah.

Menurut R.M. MACIVER kenyataan tersebut berlaku baik dalam suatu demokrasi maupun dalam pemerintahan yang diktator / otoriter, yang berkuasa selalu golongan kecil yang dinamakan pemerintah. Oleh karena itu kekuasaan itu selalu berbentuk piramida.

Disamping itu kekuasan dan wewenang / kewenangan adapula istilah-istilah yang erat hubungannya dengan kekuasaan dan kewenangan yaitu :

a.  Influence (pengaruh) yaitu kekuasaan psikologis yang menunjukan adanya kesan dan pribadi seseorang atas orang lain, dasarnya dapat bermacam-macam misalnya kepandaian, kemahiran.

b.  Force (kekuatan) yaitu gejala sosial sebagai kekuatan phisik sebagai kekuasaan yang disertai kekerasan.

Untuk istilah kewenangan / wewenang digunakan pula istilah kewibawaan ini berhubungan dengan kekuasaan sebagai anak dengan induk / karena kewibawaan adalah salah satu manifestasi kekuasaan, jika kekuasaan didefinisikan sebagai kekuatan yang disetujui, maka kewibawaan sebagai kekuasaan yang diterima.


BAB III

NASIONALISME DAN KEBANGSAAN

DI ERA DESENTRALISASI

 

1.  Sejarah Politik Indonesia

Indonesia mempunyai pondasi semangat kebangsaan yang kuat di tengah realitas kebhinekaan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia yang diperoleh dari penyatuan kedaulatan kebangsaan-kebangsaan kecil di daerah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan entitas masyarakat daerah di era kemerdekaan melalui kebijakan desentralisasi menjadi mandat sejarah yang sulit dielakkan.

Dalam perjalanannya, sejarah politik Indonesia diwarnai dengan berbagai ketegangan antara pusat dan daerah. Namun pada dasarnya, tuntutan untuk merdeka tidak pernah menjadi target utama dari pergerakan daerah.

Gerakan PRRI Permesta di Sulawesi Selatan misalnya, merupakan pemberontakan setengah hati yang menuntut merdeka sebagai bagian dari negosiasi politik dengan pusat.

Sementara gerakan Aceh untuk merdeka di masa pemerintahan Soekarno digambarkan sebagai “Pemberontakan Kaum Republik”, yaitu pemberontakan oleh para pendiri republik yang kecewa terhadap republik yang didirikannya.

Pemberontakan daerah yang terjadi selama pemerintahan Orde Lama tersebut dipicu oleh ketidak adilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah secara ekonomi, politik dan kultural. Pemberontakan daerah pada prinsipnya adalah politik untuk menuntut perhatian.

Di bawah represi politik pusat di era Orde Baru, kekecewaan daerah terhadap pusat sebenarnya terus berlanjut, tetapi tidak lagi bisa diekspresikan secara terbuka karena semua ruang politik ditutup dengan cara otoriter. Tatkala kapasitas pusat dalam menutup dan menekan gerakan politik daerah mengalami penurunan, gejolak politik daerah kembali bangkit. Pada periode akhir dekade 1990 an sampai awal 2000 an, Indonesia kembali dihadapkan pada fenomena keinginan beberapa daerah untuk merdeka. Ini berarti, kekecewaan lama daerah dalam hal ketidakadilan ekonomi, politik dan kultural  yang terjadi di era Orde Lama ternyata tidak dijawab secara serius oleh 30 tahun pemerintahan Orde Baru. Pemerintah pasca Orde Baru menyelesaikan tuntutan ini dengan memberikan pengakuan politik dan kultural serta alokasi fiskal yang lebih besar kepada daerah-daerah yang memberontak.

Selanjutnya, apakah pengelolaan hubungan pusat dan daerah pola baru yang diberlakukan pasca Orde Baru akan mampu untuk memperkuat semangat kebangsaan di seluruh daerah di Indonesia? Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap masa depan komitmen semangat kebangsaan Indonesia.

 

2.  Belajar dari Orde Lama

Di tahun-tahun awal pendiriannya, negara-bangsa Indonesia harus dihadapkan pada masalah persatuan dan kesatuan nasional. Pada masa demokrasi liberal dan awal demokrasi terpimpin di dekade 1950 an terjadi beberapa pemberontakan daerah yang signifikan, antara lain di Sumatra Barat, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan PRRI-Permesta, dan Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu masih terdapat beberapa pemberontakan kecil yang antara lain terjadi di Jawa Barat yang bermaksud mendirikan negara Islam, dan di Kalimantan Barat di awal 1960 an yang terkait dengan etnis Cina.[1] Oleh karena itu sangat mudah dipahami mengapa hubungan pusat-daerah merupakan satu permasalahan pelik politik Orde Lama yang menyita banyak energi.

Belajar dari pengalaman tersebut, paling tidak terdapat empat pilar penjelasan penyebab munculnya pemberontakan daerah di era Orde Lama (Amal: 1992).

Pertama, pemberontakan daerah di luar Jawa dilatar belakangi oleh ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antara Jawa dan luar Jawa. Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya berperan menjadi ‘net-importer’, sementara luar Jawa menjadi andalan untuk kepentingan ekspor. Ketidakadilan struktur ekonomi yang lebih menguntungkan Jawa ini masih diperparah oleh kondisi politik yang membatasi harapan masyarakat luar Jawa untuk terlibat dalam proses politik nasional. Partai-partai besar yang berpengaruh secara nasional pada Pemilu 1955 lebih banyak berbasis di Jawa, seperti PNI, NU, dan PKI. Sementara aspirasi luar Jawa hanya diwakili oleh satu partai Masyumi.

Kedua, pemberontakan daerah Orde Lama tersebut didorong oleh kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang sentralistis yang tidak memberikan ruang yang memadai terhadap otonomi daerah. Para politisi daerah di awal kemerdekaan yakin bahwa otonomi daerah merupakan syarat minimal yang memungkinkan daerah untuk menjaga kepentingannya. Namun, pemerintahan yang berjalan sampai menjelang 1957 cenderung bersifat sentralistis. Pembentukan Republik Indonesia Serikat di akhir 1940 an dengan cepat dikembalikan lagi ke bentuk negara kesatuan. Para birokrat dan profesional cenderung untuk menghalangi proses desentralisasi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan yang tinggi di kalangan politisi daerah. Upaya pemerintah pusat mengembangkan otonomi melalui UU No. 1/1957 dinilai sudah terlambat karena kekecewaan daerah telah demikian memuncak.

Ketiga, peluang pemberontakan daerah di era Orde Lama  diperluas oleh pengorganisasian militer yang berkoisidensi dengan pengorganisasian sipil dan bahkan sekaligus menjadi satu kesatuan dengan polarisasi kultural. Kepemimpinan militer di daerah mempunyai wilayah yang koinsiden dengan kepemimpinan sipil sehingga di antara keduanya mudah untuk menyatu dengan nama daerah. Kemudian, profesionalisasi dan rasionalisasi organisasi militer yang dilakukan oleh militer pusat telah merugikan para militer daerah yang berpendidikan formal rendah. Oleh karena itu, penjelasan ini mengajukan argumen bahwa pemberontakan daerah lebih didorong oleh konflik internal militer yang kemudian menyatu dengan kepemimpinan sipil dan solidaritas kultural.

Keempat, perdebatan mengenai dasar negara. Ketika PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia, sejak itu pula muncul gerakan-gerakan penolakan. Pemberontakan Darul Islam adalah salah satu buktinya di awal kemerdekaan. Sejak awal 1950 an pertentangan antara para nasionalis di bawah Soekarno yang secara tegas mendukung Pancasila dengan Masyumi yang mendukung Islam sebagai dasar negara semakin tajam. Pertentangan antara nasionalis yang menjadi aktor dominan di pemerintah pusat ini dengan Masyumi ini dengan cepat menjadi perseteruan antara pusat (Jawa) dan luar Jawa sesuai dengan peta geografis basis sosial mereka.

3.  Kegagalan Orde Baru

Pemberontakan-pemberontakan daerah pada masa Orde Lama tersebut berhasil dihentikan oleh Orde Baru. Sejak 1965, hampir tidak terdapat pemberontakan daerah yang berarti. Gerakan-gerakan separatis yang terdapat di Aceh dan Irian Jaya terjadi pada skala yang jauh lebih kecil dan terkendali pusat dibandingkan dengan yang terjadi pada masa Orde Lama. Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat yang pada masa Soekarno menjadi daerah yang banyak memberikan perlawanan kepada pusat, pada masa Suharto hal itu tidak lagi terjadi.[2] Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana rejim Orde Baru mengakhiri pemberontakan daerah tersebut.

Berdasar pada argumen kemunculan pemberontakan daerah pada masa Orde Lama yang telah dikemukakan di atas, maka keberhasilan Orde Baru seharusnya bersumber pada kemampuannya untuk menyelesaikan empat sumber masalah tersebut. Namun, bukti menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak menghentikan semua penyakit tersebut.

Orde Baru hanya menyelesaikan dua permasalahan terkait dasar negara dan pengorganisasian militer, namun pada saat yang sama justru semakin memperparah dua permasalahan terpenting yaitu mengembangkan sistem pemerintahan dan keuangan daerah yang semakin tersentralisir, dan semakin memperlebar dikotomi struktur ekonomi yang fundamental antara Jawa dan Luar Jawa.

Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita bisa melakukan pelacakan terhadap karakter rejim Orde Baru.

Karakter Rejim Orde Baru

Sering orang mengatakan bahwa rejim Orde Baru adalah ‘veto regime’, yang lahir di-veto dan mempunyai hak veto untuk menyelamatkan kebangkrutan ekonomi dan meningkatkan stabilitas politik dan integrasi nasional. Padahal, di sisi lain, Orde Baru di bawah kepemimpinan militer dan Suharto sebagai personal, hanya mempunyai sumber-sumber legitimasi politik yang rentan.

Walaupun tidak mempunyai sumber legitimasi politik yang kuat, Orde Baru telah berhasil membentuk pemerintahan yang efektif. Satu ‘trade mark’ keberhasilan Orde Baru yang menjadi penyangga bagi rentetan keberhasilan lainnya adalah kemampuannya dalam menciptakan stabilitas dengan cara melakukan kontrol politik terhadap masyarakat baik secara politik maupun ekonomi.

Kekuasaan politik Orde Baru yang efektif tersebut berakar dari paling tidak empat sumber utama .

Pertama, keleluasaan Orde Baru untuk menggunakan mekanisme kekerasan, baik kekerasan militer maupun kekerasan hukum dalam kehidupan politik sehari-hari.

Kedua, klientelisme ekonomi dengan mekanisme money politics untuk membeli dukungan yang berhasil dilakukan berkat melimpahnya sumberdaya ekonomi dari hasil eksport minyak dan hasil alam lainnya.

Ketiga, ideologisasi definisi partikularistik seperti demokrasi Pancasila, definisi hak asasi manusia, dan tanggung jawab warga negara terhadap segala kehidupan bernegara untuk melegitimasi otoritarianismenya.

Keempat, dengan memanfaatkan jaringan korporatisme negara untuk ‘menyalurkan’ partisipasi masyarakat menjadi mobilisasi politik yang terkontrol, melalui penunggalan kelompok-kelompok profesi dan kepentingan yang ke bawah menempati posisi penting di hadapan anggotanya, namun ke atas, organisasi ini sangat rentan terhadap intervensi negara .

Karakter Hubungan Pusat-Daerah

Sentralisasi sumberdaya politik dan ekonomi di tangan sekelompok kecil elit di pemerintah pusat adalah konsekuensi yang melekat dari sistem politik otoritarian tersebut. Bahkan, sentralisasi ini masih diperparah lagi dengan dikembangkannya uniformitas supra- dan infra-struktur politik.

Orde Baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ supra-struktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas ‘sistem politik’ lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Melalui strategi korporatisme negara, pemerintah Orde Baru melakukan penunggalan kelompok kepentingan yang dikontrol secara terpusat.

Para buruh di seluruh nusantara hanya diakui eksistensinya apabila bernaung di bawah SPSI. Demikian pula halnya untuk pegawai negeri yang telah disediakan Korpri, untuk guru telah disediakan PGRI, untuk petani telah disediakan HKTI, untuk pengusaha telah disediakan KADIN, untuk para wartawan telah disediakan PWI, dan lain-lain.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya sentralisasi kelembagaan kelompok kepentingan dan kemudian menjadi salah satu mesin politik untuk membangun dukungan masyarakat (walaupun mungkin semu) kepada pemerintah melalui organisasi payung yang dinamakan Golongan Karya.

Dengan kata lain, dalam era Orde Baru telah terjadi proses negaraisasi (state formation) secara luar biasa yang berusaha menisbikan eksistensi politik lokal yang telah lama berakar di masyarakat. Hal ini menjadi semakin efektif melalui keterlibatan militer dalam day-to-day politics yang secara intens menumbuhkan suasana ketakutan (baik represi ideologis maupun fisik) di kalangan komunitas politik yang berusaha menolak dominasi pusat. Administrasi negara juga terlalu banyak merambah di dalam kehidupan privat, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kelakuan Baik, Keterangan Bersih Lingkungan, dan lain-lain yang menciptakan ketergantungan individu kepada negara.

Mekanisme kontrol politik secara nasional tersebut bahu-membahu dengan sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi secara nasional yang sangat bias pusat (Jakarta, dan kemudian Jawa). Dengan wacana pembangunan nasional, pemerataan pembangunan antar daerah dan integrasi nasional, pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara nasional. Pertambangan, hutan, beberapa hasil laut dan beberapa jenis perkebenan dikelola secara nasional yang hasilnya dibawa secara penuh ke Jakarta.

Mekanisme sentralistis semacam ini terus berkepanjangan karena dua hal utama.

Pertama, pada tingkat nasional, elit politik pembuat keputusan tidak mempunyai basis politik lokal sama sekali. Kekuatan eksekutif nasional (yang bisa jadi hanya Lembaga Kepresidenan, dan bahkan hanya Suharto saja) yang menjadi aktor tunggal dalam pentas politik nasional tidak berakar dari bawah, dan bahkan tidak membutuhkan dukungan politik dari masyarakat untuk kelangsungan kekuasaan politik mereka.

Kedua, pada tingkat daerah, masyarakat politik lokal teralienasi dari mekanisme politik yang telah sepenuhnya ternasionalisasi. Bahkan juga, arena politik lokal telah dimonopoli oleh orang pusat yang ada di daerah.

Karena supra-struktur dan infra-struktur politik lokal telah mengalami negaraisasi secara substansial, maka praktis tidak ada resistensi politik daerah yang memadai terhadap sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi yang terpusat ini. Dengan kata lain, secara ringkas bisa dikatakan bahwa berbagai sosok bias pusat dalam distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang terjadi selama 32 tahun terakhir ini adalah produk dari sebuah rejim politik otoritarian yang membangun legitimasi politiknya melalui sentralisasi serta monopoli sumber daya politik dan ekonomi secara nasional.

Namun, cara kerja politik yang sentralistis dan monolitis ini hanya mampu memperbaiki keadaan sesaat dan bersifat semu belaka. Sinyal-sinyal kegagalan pengaturan politik lokal Orde baru semakin mencolok ke permukaan tatkala beberapa masyarakat daerah, terutama Irian Jaya dan Aceh, menuntut perubahan mendasar dalam pengaturan politik lokal dan dalam hubungan pusat-daerah di tahun 1997an. Bahkan, salah satu bentuk tuntutan itu adalah tuntutan separatis untuk membentuk negara sendiri. Tuntutan pembentukan negara sendiri atau melepaskan diri dari bagian wilayah NKRI benar-benar terwujud yakni dengan lepasnya Propinsi Timor Timur dari bagian wilayah NKRI melalui referendum pada era Presiden Habibie.

Fakta-fakta tentang adanya tuntutan separatis yang akhirnya diwujudkan melalui lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia merupakan bukti bahwa  ‘ketaatan’ komunitas politik lokal terhadap pusat yang terjadi selama ini adalah sebuah ketaatan yang semu dan penuh keterpaksaan. Tentu saja konsep negara-bangsa semacam ini sangat rentan terhadap gejolak. Tatkala krisis ekonomi melanda Indonesia, tatkala reformasi politik digulirkan masyarakat, dan tatkala pelanggaran HAM di Indonesia semakin menjadi sorotan dunia, maka tatkala itulah proses pembusukan politik (bukan pembangunan politik) Orde Baru mulai terangkat ke permukaan.

 

4.  Pasca Orde Baru: Integrasi Nasional Melalui Desentralisasi

Pemerintahan pasca Suharto yang tampil di bawah tekanan demokratisasi dan dilanda kelangkaan sumberdaya ekonomi telah benar-benar tidak bisa memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan Orde Baru tersebut secara leluasa. Kekerasan militer tidak bisa lagi digunakan secara terbuka. DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh ‘terpaksa’ harus dicabut. Demonstrasi ‘terpaksa’ harus ditangani secara persuasif. Dan perilaku militer menjadi sorotan publik. Klientelisme ekonomi untuk membeli loyalitas menjadi semakin sulit dilakukan, tatkala pemerintah tak lagi kaya. Krisis ekonomi telah menjadikan anggaran negara defisit; sentralisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi sekarang ini digugat; dan setiap kebijakan alokasi sumberdaya ekonomi dipertanyakan.  Mempermainkan standar moralitas politik juga sulit dilakukan, ketika rakyat sekarang ini berani bersuara dengan standar nuraninya dan menggugat hukum normatif Orde Baru yang kaya dengan manipulasi politik. Korporatisme negara juga lumpuh, tatkala kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok profesi, berhasil membangun pluralitas representasi kepentingan mereka tanpa berhasil dikekang negara.

Kebebasan dan keterbukaan politik yang terjadi pasca Orde Baru membawa konsekuensi logis pada pemerintahan untuk segera mengubah diri. Segala macam kebijakan dan regulasi yang berbau orde baru yang sentralistis diubah sedemikian besarnya menjadi sangat terdesentralisasi. Kebijakan radikal (big bang) desentralisasi diperkenalkan pada tahun 1999 melalui UU No.22/1999 dan UU 25/1999. Dua undang-undang ini lahir untuk merespon dua kondisi sosial-politik yaitu merebaknya tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi dan merdeka,[3] serta semangat demokrasi yang menuntut ruang partisipasi yang luas.

Dengan setting sosial politik ini maka UU No. 22/1999 dan UU 25/1999 hadir dengan dua misi utama.

Pertama, untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi melalui ‘desentralisasi politik’ dari pusat kepada daerah, dan memberikan kesempatan dan kepuasan politik kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menikmati simbol-simbol utama demokrasi lokal (misal pemilihan Kepala Daerah).

Kedua, untuk memuaskan daerah-daerah kaya sumberdaya alam yang ‘memberontak’ dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah mereka masing-masing.

Regulasi yang baru ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta beberapa kewenangan bidang lain. Disamping memperoleh kewenangan politik yang luas, daerah juga memperoleh peluang partisipasi politik yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung, juga pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa.

Secara lebih detail, UU No.22/1999 yang kemudian dilanjutkan dengan UU No.32/2004 dengan beberapa revisi, telah melakukan perubahan signifikan dibandingkan dengan sistem yang digunakan di masa Orde Baru.

Pertama, semangat otonomi daerah yang lebih besar ini dimulai dengan perubahan simbolisasi pada nama daerah otonom. Istilah tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati II) dihapuskan, dan diganti dengan istilah yang lebih netral, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini didasari semangat untuk menghindari citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hierarkhis lebih berkuasa daripada tingkatan lebih rendah (Dati II). Padahal dua-duanya merupakan badan hukum yang terpisah dan sejajar yang mempunyai kewenangan berbeda.

Kedua, UU No.22/1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan Propinsi. Pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat yang sangat kuat melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom (Local Self-government) dan Kepala Wilayah Administratif (Field Administration). Bupati dan Walikota adalah Kepada Daerah Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada kabupaten dan Kota (dulu Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi.

Ketiga, Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri di daerah tanpa melibatkan pemerintah Propinsi maupun pemerintah Pusat. Dalam UU No.22/1999, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Oleh karena itu, Bupati/Walikota harus bertanggung jawab kepada dan bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu, pemerintah pusat (Presiden) hanya diberi kekuasaan untuk ‘memberhentikan sementara’ seorang Bupati/Walikota jika dianggap membahayakan integrasi nasional. Pada tahun 2004, diperkenalkanlah Pilkada Langsung di mana Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dari para pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Perubahan ke arah pendalaman demokrasi ini terus berkembang. UU No.32/2004 ini kemudian direvisi di tahun 2008 dengan memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pilkada Langsung.

Keempat, UU No.22/1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU No.32/2004 menghapuskan posisi wilayah administratif (field administration) pada level Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Integrated Prefectoral System yang sentralistis yang digunakan UU No.5/1974 diubah menjadi Functional System, dan bukan sekedar Unintegrated Prefectoral System yang dikenal pada UU No.1/1957.

Kelima, UU tersebut  menempatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat Daerah otonom, yaitu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan kata lain, pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan daerah otonom (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat dekonsentrasi.

Keenam, UU ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta ‘kewenangan bidang lain’. Hanya saja, definisi ‘kewenangan bidang lain’ ini ternyata masih sangat luas, sebab mencakup perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendaya gunaan SDA serta teknologi tinggi strategis, koservasi dan standarisasi nasional.

Sementara itu, keuangan daerah juga mengalami beberapa perubahan. Melalui UU No.25/1999 dan UU No. 33/2004, secara makro sumber-sumber keuangan daerah diperbesar, sejalan dengan dikembangkannya prinsip perimbangan. Jumlah alokasi transfer keuangan ke daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah ini juga semakin terasa untuk dua provinsi yang memperoleh otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) melalui dana Otsus dan penyesuaian. Semua ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Tabel berikut menunjukkan peningkatan alokasi transfer pusat ke daerah selama era desentralisasi.

Kebijakan ini memberikan sumberdaya fiskal yang besar kepada daerah-daerah kaya sumberdaya alam yang ‘memberontak’ di akhir 1990an dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah mereka masing-masing. Namun, permasalahan yang tetap muncul adalah bagaimana pengelolaan kapasitas fiskal tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

5.  Respon Daerah: Memperbutkan Sumberdaya Turun ke Lokal

Kebijakan pasca Orde Baru yang digambarkan di atas telah memperluas arena dan memperbesar sumberdaya yang tersedia di daerah. Melalui desentralisasi dan otonomi, pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk memperbaiki kondisi pelayanan publik, perkembangan perekonomian daerah, serta dalam mengembangkan berbagai terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga pemantau pelaksanaan otonomi daerah seperti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP), SMERU Research Institute, Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCBD), Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), dan berbagai lembaga lain telah berhasil mendokumentasikan sejumlah inovasi baru daerah yang dikembangkan pada masa implementasi otonomi daerah.

Selain itu, berbagai daerah juga telah semakin maju mengembangkan lembaga-lembaga kerjasama antar daerah untuk memfasilitasi manajemen konflik, pengembangan ekonomi lintas daerah, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dsb. Beberapa lembaga kerjasama antar daerah yang sudah mulai dikenal antara lain

Javapromo (kerjasama 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di bidang Pariwisata).

Kartamantul (kerjasama Kota Yogyakarta, Kab Sleman, dan Kab Bnatul)

Subosuko Wonosraten (mencakup daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten),

Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, Wonosari), Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen),

Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoardjo dan Lamongan), dan lain-lain.

Berbagai kemajuan tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat lokal dengan bekal kebijakan otonomi yang diberikan oleh pusat.

Namun di sisi lain, masyarakat lokal belum sepenuhnya menikmati desentralisasi fungsi dan fiskal yang diberikan ke daerah. Banyak bagian-bagian dari daerah yang kecewa terhadap kebijakan daerah otonom maupun pemerintah pusat yang pada gilirannya kemudian menuntut mandiri menjadi daerah otonom sendiri. Fenomena inilah yang disebut dengan pemekaran daerah.

Hanya dalam waktu setengah dekade, jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah menjadi hampir dua kali lipat. Sejak Oktober 1999 sampai Januari 2008, tercatat telah terbentuk 164 daerah baru terdiri dari 7 provinsi baru, 23 kota baru, dan 134 kabupaten baru.

Fenomena pemekaran daerah pada dasarnya merupakan bentuk lain dari upaya daerah dalam menarik perhatian pusat. Jika pada era Orde Lama daerah menyuarakan tuntutannya melalui pemberontakan, pada era Orde Baru pemberontakan daerah diredam melalui mekanisme penyuapan loyalitas yang elitis dari pusat, maka pada era reformasi pusat merespon tuntutan dari daerah dengan lebih terlembaga melalui pemberian rekognisi politik dan kultural serta alokasi sumberdaya ekonomi yang tidak merata ke seluruh bagian daerah.

Sebagian besar kajian akademis tentang pemekaran daerah menunjukkan bahwa inisiasi pemekaran daerah dipicu oleh kebutuhan untuk pemerataan ekonomi, dan upaya memperbaiki kondisi pelayanan publik dengan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, adanya insentif pemekaran dalam bentuk alokasi DAU dan DAK juga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah-daerah untuk mengajukan usul pemekaran.

Dalam kacamata pemerintah pusat, kebijakan pemekaran juga sangat penting ditempuh dalam kaitannya untuk mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan tertinggal, penguatan identitas keindonesiaan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sehingga negara akan dirasakan kehadirannya sangat riil oleh masyarakat, dan sebagai upaya untuk penjagaan wilayah aktif dalam rangka membangun pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Namun demikian, kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari 160 kasus tersebut tidak membawa dampak yang sama. Pemekaran di masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Untuk kepentingan perumusan kebijakan di tingkat nasional, perlu dilakukan identifikasi dampak pemekaran secara umum. Dampak ini tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di tingkat nasional, tetapi juga dampak sosial, politik dan ekonominya di tingkat daerah.

Mengambil pelajaran dari studi-studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset, seperti Percik, LIPI dan beberapa lembaga lainnya, dampak sosial dan politik kebijakan pemekaran tidak bisa digambarkan secara generik. Sangat tidak mudah untuk disimpulkan apakah pemekaran daerah berdampak positif ataukah negatif. Di setiap dimensi, baik sosio-kultural, politik dan pemerintahan, serta pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, dampak pemekaran selalu bermata ganda: bisa positif, tetapi pada saat yang sama juga bersifat negatif. Belum lagi apabila dampak tersebut diletakkan dalam skala yang berbeda: dalam skala daerah ataukah dalam skala nasional.

Atas pertimbangan tersebut gambaran tentang dampak pemekaran dalam tulisan ini diletakkan dalam wajah ganda. Menghindari ataupun meminimalisasi dampak negatif pada dasarnya adalah mengelola proses kebijakan pemekaran dan proses pasca pemekaran.

  1. Dampak Sosio Kultural

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

a.1.    Dampak Pada Pelayanan Publik

Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

Tetapi, pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.

a.2.    Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukannya tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

a.3.    Dampak Bagi Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional

Pembentukan daerah otonom baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran ‘Indonesia’, baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Akan tetapi, ongkos politik untuk menghadirkan pemerintahan daerah otonom baru ini seringkali juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidak mampuan untuk membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar.

Identifikasi dampak pemekaran tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa banyak dampak negatif yang perlu diminimalisasi. Esensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah merasionalisasi proses kebijakan pemekaran, baik proses pengusulan pemekaran yang dilakukan oleh daerah, maupun proses penetapan pemekaran yang dilakukan di tingkat pusat. Dalam uraian berikut ini kita akan memahami proses dalam dua tingkatan tersebut yang akan membawa kita pada usulan rasionalisasi proses kebijakan pemekaran demi optimalisasi kepentingan publik.

BAB IV

PEMBAHASAN

 

 

 

1.  Politik Pemerintah

Dalam era Pemerintahan sekarang ini ada beberapa hal yang kami pandang tentang politik pemerintah Yaitu :

  1. Koalisi Pemerintah

Pemerintah sekarang hasil Pemilu tahun 2009 menghasilkan kemenangan bagi SBY BUDIONO sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) dukungan rakyat secara langsung, ini sebetulnya menandakan kepercayaan rakyat yang besar. Ada pertanyaan yang muncul dalam penyusunan Kabinet (Menteri-Menteri) sebagai pembantu Presiden, kenapa harus menggunakan istilah koalisi permanen ? apalagi koalisi ini sangatlah besar jumlahnya dari kekuatan parlemen.

Padahal sebagaimana diuraikan diatas bahwa dukungan masyarakat yang begitu besar, semestinya tinggal menyusun kabinet yang baik dan propesional sehingga nantinya dapat bekerja sesuai harapan masyarakat. Namun baru 1 (satu) tahun perjalanan Pemerintahan sudah banyak kasus yang muncul ke permukaan, salah satunya kasus Bank Century yang mengambil dana APBN kurang lebih 7 Trilyun Rupiah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bank Century, guna menyelidiki persoalan tersebut. Dengan perdebatan yang sangat panjang, yang sampai hari ini belum tuntas juga padahal mayoritas anggota DPR sudah menyatakan bahwa persoalan Bank Century sudah melanggar hukum dan cukup bukti.

Namun ketika disampaikan kepada penegak hukum jawabannya hanya satu yaitu tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Dan yang paling heran bahwa Pemerintah dengan sigap membuat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari mayoritas partai yang ada. Dan hasilnya sampai saat ini bahwa Bank Century tidak pernah tuntas, padahal sudah jelas-jelas bahwa minimal melukai hati rakyat. Karena masih banyak rakyat miskin yang perlu dibantu dan itu menjadi tanggungjawab pemerintah.

Ini menandakan bahwa hukum tidak bisa dijadikan panglima di republik ini, karena hukum kalah oleh politik padahal sebagaimana teori politik diatas bahwa politik mengandung aspek yuridis (hukum). Bahkan Pemerintahan sekarang ini lebih mengutamakan politik pencitraan, guna mempertahankan kekuasaannya. Padahal amanat rakyat lebih besar tanggung jawabnya, karena pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Kalau kembali kepada teori politik di depan bahwa adanya pemerintah karena ada masyarakat dan tidak mungkin pemerintah dapat berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi pilar uatama dalam menjalakan roda pemerintahannya. Rakyatlah seharusnya yang menjadi penguasa bukan pemerintah, karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada pemerintah sesuai semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2.  Hukum dalam Pandangan Pemerintah

Hukum pada era pemerintahan sekarang ini tidak dijadikan panglima bagi keadilan masyarakatnya, seharusnya hukum dapat melindungi keadilan bagi masyarakat. Dalam visi dan misi calon pemimpin semuanya tercantum akan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, namun kenyataan bertindak lain.

Sebagai contoh kasus GAYUS HALOMOAN TAMBUNAN seorang Pegawai negeri Sipil golongan IIIa di Direktorat Jendral Pajak, tetapi mampuh mempunyai kekayaan pribadi milyaran rupiah. Bahkan belakangan ini GAYUS dapat keluar dari tahanan pelesiran sampai ke Pulau Dewata (Bali), tentunya dengan cara menyuap para penjaga Rumah Tahanan (Rutan).

Dari salah satu kasus yang dicontohkan diatas sudah terbukti dengan jelas bahwa hukum dapar diperjual belikan, yang seharusnya hukum menjadi panglima di Republik ini. Betapa besar hati rakyat terluka akan persoalan ini, namun terkadang hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Ada contoh kasus seorang ibu-ibu yang miskin hanya karena mengambil buah coklat (cacao) namun diproses secara hukum dan mendapatkan kurungan sampai 1 (satu) bulan.

Dari 2 (dua) contoh kasus diatas memang hukum harus ditegakan di negara yang kita cintai ini, namun hukum harus berlaku sama bagi semua warga Indonesia. Jangan sampai hukum tidak berlaku bagi masyarakat golongan kelas atas hanya karena mereka mampu membayar pengacara yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga dapat mampu keluar dari jerat persoalan hukum yang menimpanya.

Inilah bukti bagi masyarakat bahwa mencari keadilan bagi masyarakat kecil memang sangat sulit sekali, karena bagi masyarakat golongan atas hanya politik lah yang dijadikan panglima sehingga ujung-ujungnya ada deal-deal politik (kesepakatan politik), terbukti dengan adanya Sekretariat Gabungan (SETGAB). Setgab hanya dijadikan alat untuk melakukan kompromi politik bagi elit-elit partai yang bernaung dibawah bendera koalisi.

Sehingga parlemen dibuat tidak berdaya karena ujung-ujungnya voting (voting merupakan demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR), mereka dapat diuntungkan dalam menangani beberapa kasus karena setgab menguasai 60 % (Enam Puluh Per Seratus) kekuatan di parlemen. Apabila kondisi ini dipaksakan secara terus menerus akan berdampak buruk bagi masyarakat, karena minoritas suara di DPR tidak mampu membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.

3.  Strategi Nasional

Pada era pemerintahan sekarang ini sudah banyak digulirkan program pembangunan yang berbasis pedesaan, namun dalam pembuatan atuaran baik juklak maupun juknis nya kurang keberpihakan terhadap masyarakat. Mengapa demikian ? pertanyaan itu yang sering muncul pada diri saya. Setelah dilakukan penelaahan bahwa pemerintah dalam membuat juklak dan juknis tersebut tidak melibatkan unsur pemerintahan yang berada dibawahnya, padahal letak geograpis, budaya (cultur), agama masyarakat berbeda-beda.

Sebagai contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kurang pas diterapkan di Kecamatan Pangandaran khususnya di desa Pagergunung. Mengingat pola pembagian dana bagi tiap-tiap desa hanya menggunakan acuan Jumlah Kepala Keluarga yang miskin (Pra KS), padahal luas wilayah dan panjang area yang harus dibangun semestinya yang menjadi acuan.

Ini terjadi di Kecamatan Pangandaran bagi desa-desa yang mempunyai wilayah yang relatip kecil (Desa Pangandaran) mendapatkan alokasi dana yang cukup besar hanya karena mempunyai KK Miskin banyak. Sebagaimana kita ketahui bagi Desa Pangandaran ruas jalan yang akan dibangun menggunakan dana PNPM MP tersebut relatip sedikit / pendek, karena sebagian ruas jalan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Propinsi atau Kabupaten.

Keadaan sangat berbeda terbalik bagi Desa Pagergunung yang mendapatkan alokasi dana PNPM MP sangat sedikit / kecil dari segi jumlah, namun panjang jalan dan luas wilayah sangat lah besar dan panjang. Seluruh jalan yang ada di Wilayah desa Pagergunung menjadi tanggung jawab masyarakat baik pembangunannya maupun perawatannya.

Dari contoh kasus diatas menurut pendapat kami belumlah mencapai keadilan bagi masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa program yang bagus belum tentu implementasi nya bagus pula kalau tidak didukung dengan Sumber Daya manusia (SDM) yang tahu akan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

Banyak lagi Strategi Pembangunan Nasional yang lebih mengandalkan Pihak ke 3 (Tiga) dalam hal ini rekanan (pemborong) padahal biaya yang dibutuhkan lebih besar dari pada dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Bagi Pemerintah Desa (Kuwu) sangat lah merasa dihargai apabila mereka dilibatkan dalam pembangunan yang bersekala nasional dan dijadikan Subjek (pelaksana), karena mereka sama statusnya Pemerintahan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun sampai hari ini mereka masih kurang diberdayakan sehingga pembangunan sangat lambat mencapai titik kemajuan sesuai yang diharapkan bersama.


BAB V

PENUTUP

 

          Bangsa Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap keberhasilan format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam memperkuat integrasi nasional dan semangat kebangsaan. Kekecewaan-kekecewaan masyarakat lokal di tahun 1950an dan 1960an ternyata hanya bisa diselesaikan secara semu oleh pemerintah Orde Baru. Pemberontakan daerah diselesaikan dan represi politik dan militer, dan tuntutan alokasi sumberdaya ekonomi diselesaikan dengan pola pembangunan yang sentralistis dan otoriter. Gejolak politik daerah memang tidak ada, namun sebenarnya hanya sekedar tidak bisa mencuat ke permukaan belaka.

Indonesia pasca 1999 mencoba untuk merumuskan kebijakan baru. Kekecewaan masyarakat daerah yang muncul dalam bentuk semangat ingin merdeka dari Aceh, Papua, Kalimantan Timur dan Riau di akhir dekade 1990an tidak direspon semata-mata dengan kekuatan represif. Justru yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah melalui kebijakan desentralisasi, baik itu desentralisasi politik, desentralisasi fungsi maupun desentralisasi fiskal. Kebijakan inilah yang membuat mobilitas vertikal masyarakat daerah menjadi terbuka, ekspresi politik semakin mungkin dilakukan, dan otonomi pengelolaan sumberdaya semakin terbuka. Dalam kasus provinsi Aceh dan Papua, derajat desentralisasi semakin diperkuat melalui kebijakan desentralisasi asimetris yang memberikan otonomi khusus kepada dua provinsi tersebut.

Tetapi, kebijakan tersebut ternyata tidak serta merta membuat kekecewaan daerah usai. Berangkat dari fenomena pambangunan daerah yang tidak merata, representasi politik yang tidak adil, pembangunan ekonomi yang diskriminatif, dan praktek korupsi yang merajalela, kekecewaan masyarakat lokal tetap berlanjut. Hal ini terbukti dari semakin maraknya tuntutan untuk membentuk daerah-daerah otonom baru. Di satu sisi pemekaran daerah ini menjadi obat ‘penurun panas’ yang efektif untuk meredam kekecewaan masyarakat lokal, dan bahkan pula memperbaiki kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan pemekaran tersebut juga bisa membawa menguatnya regionalisasi berbasis primordial jika tidak disertai dengan kebijakan untuk merangkai sinergi lintas daerah.

Masih banyak ekspresi kekecewaan daerah terhadap pemerintah daerah atasan ataupun terhadap pemerintah pusat di era desentralisasi sekarang ini. Pemerintah pusat yang terfragmentasi dan tanpa koordinasi, serta pusat yang tidak konsisten dengan kebijakan desentralisasi merupakan contoh-contoh ekspresi yang bisa ditemukan di kalangan pelaku pemerintahan daerah. Kesalahan-urus yang parah dan kinerja pemerintah pusat yang buruk yang terjadi secara berkesinambungan akan memperpuruk legitimasi politik dan moral pemerintah pusat di hadapan masyarakat daerah. Jika hal ini terjadi, kebangsaan Indonesia akan ikut menanggung akibatnya.

REFERENSI

Amal, Ichlasul (1992), Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Antlov, Hans (1994), “Village Leaders and the New Order”, in Antlov, Hans and Sven Cederroth (1994), Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule, Curzon Press, Surrey.

Bahar, Saafroedin & A.B.Tangdililing (1996), Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dirjend Perimbangan, Departemen Keuangan Republik Indoneisa, 2007. Kebijakan Transfer Daerah Tahun 2008, Materi Kuliah Umum Program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Devas, Nick (1989), Financing Local Government in Indonesia, Ohio University Press, Ohio.

King, Dwight Y. (1982), “Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference does it Make?”, in Anderson, B. and Kahin, A. (1982, eds.), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca.

Lay, Cornelis, 2006, Perjuangan Menuju Puncak, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan Pemkab Puncak Jaya

Mubarak M. Zaki, dkk. (eds). 2006. Blue Print Otonomi Daerah Indonesia. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan European Union (EU).

Pratikno (1996), Working the System dan Testing the Boundaries: Political Participation in Gresik Under Indonesia’s New Order, disertasi S-3, Flinders University of South Australia.

Pratikno, 1999, ”Hubungan Pusat dan Daerah: Gelombang Ketiga”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA No. 39/XXII/III/1999

Pratikno, 2007, “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah: Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, Kajian Akademik untuk Penataan Daerah di Indonesia, DRSP-Usaid, Jakarta.

Reeve, D. (1990), ‘The Corporatist State: the Case of Golkar’, in Budiman, Arief (1990, ed.), State and Civil Society in Indonesia, Monash Papers on Southeast Asia – No.22, Monash University, Melbourne.

Rohdewohld, Rainer (1995), Public Administration in Indonesia, Montech Pty Ltd, Melbourne.


UU Nomor 5 Tahun 1960

Standar

Undang Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 5 TAHUN 1960 (5/1960)
Tanggal : 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA)
Sumber : LN 1960/104; TLN NO. 2043
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur;
b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan
jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan
revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan
berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan
atas hukum barat;
d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum;
Berpendapat :
a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbanganpertimbangan
diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang
berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang
sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama;
b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan
tercapainya,fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang
dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat
Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan
zaman dalam segala soal agraria;
c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari
pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan,
Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan
cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undangundang
Dasar.
d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan
dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal
33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia,
sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus
1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah
kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendisendi
dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk
Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional tersebut diatas;
Memperhatikan :
Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No.
I/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;
Mengingat :
a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
c. Penetapan Presiden No. I tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No.
10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan
Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
Memutuskan:
Dengan mencabut:
1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat
dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie”
(Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari
pasal itu;
2. a. “Domienverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit ”
(Staatsblad 1870 No. 118);
b. “Algemene Domienverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875
No. 119A;
c. “Domienverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari
Staatsblad 1874 No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam
pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
e. “Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling
van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888
No.58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No.
117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang
yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang
masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;
Menetapkan :
Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
PERTAMA
BAB I
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
Pasal 1.
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat
abadi.
(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh
bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut
wilayah Indonesia.
(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air
tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.
Pasal 2.
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut
pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 3.
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.
Pasal 4.
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang
lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.
Pasal 5.
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang
ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Pasal 6.
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 7.
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
Pasal 8.
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air
dan ruang angkasa.
Pasal 9.
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas
ketentuan pasal 1 dan 2.
(2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri
sendiri maupun keluarganya.
Pasal 10.
(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan.
(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur
dalam peraturan perundangan.
Pasal 11.
(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai
tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan
rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap
kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Pasal 12.
(1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam
bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan
usaha bersama dalam lapangan agraria.
Pasal 13.
(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan
kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria
dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli
swasta.
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial,
termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.
Pasal 14.
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan
(3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah
dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
a. untuk keperluan Negara,
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan.
(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah
masing-masing.
(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I
dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala
Daerah yang bersangkutan.
Pasal 15.
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum
atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
BAB II
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA
PENDAFTARAN TANAH.
Bagian 1.
Ketentuan-ketentuan umum.
Pasal 16.
(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
ialah:.
a. hak milik,
b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut-hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hakhak
yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
pasal 53.
(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3) ialah:
a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.
Pasal 17.
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum
dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang
singkat.
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.
(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1)
pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan,
dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Pasal 18.
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang.
Bagian II
Pendaftaran tanah.
Pasal 19.
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.
Bagian III
Hak milik,
Pasal 20.
(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
pasal 6.
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pasal 21.
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini
kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya
mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3)
pasal ini.
Pasal 22.
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini hak milik terjadi karena :
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
b. ketentuan Undang-undang.
Pasal 23.
(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut.
Pasal 24.
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur
dengan peraturan perundangan.
Pasal 25.
Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.
Pasal 26.
(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang.
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada
seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu
badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud
dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang
telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.
Pasal 27.
Hak milik hapus bila:
a. tanahnya jatuh kepada negara,
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
b. tanahnya musnah.
Bagian IV.
Hak guna-usaha.
Pasal 28.
(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut
dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau
peternakan.
(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5
hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih
harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pasal 29.
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat
diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.
Pasal 30.
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah.
a. warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia,
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak
lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1)
pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak
guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak gunausaha,
yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.
Pasal 32.
(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali
dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Pasal 33.
Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.
Pasal 34.
Hak guna-usaha hapus karena:
a. jangka waktunya berakhir;
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).
Bagian V.
Hak guna-bangunan.
Pasal 35.
(1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.
(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam
ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
(3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pasal 36.
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah
a. warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal
ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan
hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini
berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan,
jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak gunabangunan
yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 37.
Hak guna-bangunan terjadi:
a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena
penetapan Pemerintah;
b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan
memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan
hak tersebut.
Pasal 38.
(1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka
waktunya berakhir.
Pasal 39.
Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
hak tanggungan.
Pasal 40.
Hak guna-bangunan hapus karena:
a. jangka waktunya berakhir;
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
Bagian VI.
Hak pakai,
Pasal 41.
(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan
Undang-undang ini.
(2) Hak pakai dapat diberikan:
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa
berupa apapun.
(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung unsur-unsur pemerasan.
Pasal 42.
Yang dapat mempunyai hak pakai ialah
a. warga-negara Indonesia;
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pasal 43.
(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka
hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat
yang berwenang.
(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain,
jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
Bagian VII.
Hak sewa untuk bangunan.
Pasal 44.
(1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah,
apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah
uang sebagai sewa.
(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan
a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini
tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsurunsur
pemerasan.
Pasal 45.
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:
a. warga-negara Indonesia;
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Bagian VIII.
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.
Pasal 46.
(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat ipunyai
oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak
dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
Bagian IX.
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.
Pasal 47.
(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu
dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.
(2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian X.
Hak guna ruang angkasa.
Pasal 48.
(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan
tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha
memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang
bersangkutan dengan itu.
(2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.
Pasal 49.
(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui
dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh
tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial.
(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai
dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dengan hak pakai.
(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain.
Pasal 50.
(1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan
Undang-undang.
(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak
guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur
dengan peraturan perundangan.
Pasal 51 .
Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak gunausaha
dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur
dengan Undang-undang.
BAB III
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 52.
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud
dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50
ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
(3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 53.
(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal
16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi
sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hakhak
tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 54.
Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka
jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonenesianya
mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan
menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan
menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya
berkewarga-negaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1).
Pasal 55.
(1) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan
V dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku
untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka
waktu paling lama 20 tahun.
(2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka
kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan
oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta
berencana.
Pasal 56.
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam
pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuanketentuan
hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai
hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 57.
Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam
pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad .1908 No. 542
sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.
Pasal 58.
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum
terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa
dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang
sesuai dengan itu.
KEDUA.
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.
Pasal I.
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang
mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam
pasal 21.
(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan
gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi
hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang
disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut
dalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.
(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal
atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut
dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan
selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi
selama-lamanya 20 tahun.
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan
hak opstal atau hak erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai
hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak
erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Agraria.
(6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak gunabangunan
tersebut dalam ayat (1) dan (3)
pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut
Undang-undang ini.
Pasal II.
(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang
disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai
berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik,
yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand
Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas
bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga
yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal
20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat
sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara
yang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai
kewarga-negaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi
hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan
tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria.
Pasal III.
(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak gunausaha
tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung
selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20
tahun.
(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya
diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri
Agraria.
Pasal IV.
(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam
jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini
harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya
diubah menjadi hak guna-usaha.
(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak
diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung
terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama lima tahun dan
sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan
termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima
syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun
permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau
sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama
lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
Pasal V
Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak gunabangunan
tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa
waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20
tahun.
Pasal VI.
Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut
dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang
ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen,
ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain
dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai
tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban
sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal VII.
(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada
mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada
pasal 20 ayat (1).
(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi
hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang
dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada
mulai berlakunya Undang-undang ini.
(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau
sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang
memutuskan.
Pasal VIII.
(1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4),
pasal II ayat (2) dan V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
(2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III
ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30
ayat (2).
Pasal IX.
Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan
dalam pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
KETIGA.
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur
tersendiri.
KEEMPAT.
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja
atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya
Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KELIMA.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960.
Sekretaris Negara,
TAMZIL.
MEMORI PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
A. PENJELASAN UMUM.
I. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria.
Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria,
bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang
adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum
Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu
alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur
tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan
penghambat dari pada tercapainya cita-cita diatas. Hal itu disebabkan
terutama :
a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian ter- susun
berdasarkan tujuan dan sendir-sendi dari pemerintah jajahan, dan
sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam melaksanakan
pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional
sekarang ini;
b. karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan
berlakunya peraturan-peraturan dari hukum-adat di- samping
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal
mana selain menimbulkan pelbagai masa’alah antar golongan yang
serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa;
c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum.
Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang
nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak
lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang di- maksudkan
diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta
memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal
agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan
dari pada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu Ketuhanan
Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan
Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan
dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada
haluan Negara yang tercantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17
Agustus 1960.
Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut
sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun didalam
bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan
peraturan-peraturan lainnya.
Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanya dengan undangundang
lainnya – yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat – tetapi mengingat akan sifatnya
sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat
didalamnya hanyalah azas- azas serta soal-soal dalam garis besarnya saja
dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun
pelaksanaannya akan diatur didalam berbagai undang-undang, peraturanperaturan
Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya. Demikianlah
maka pada pokoknya tujuan Undang-undang Pokok Agraria ialah :
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional,
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan.
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.
(1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1
ayat 1 , yang menyatakan, bahwa : “Seluruh wilayah In- donesia adalah
kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai
bangsa Indonesia” dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa : “Seluruh bumi,
air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional”.
Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai
keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak sematamata
menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah
didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah samata-mata menjadi hak rakyat
asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian
demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang
angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat
pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai
seluruh wilayah Negara.
Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang ang- kasa
Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini
berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu
masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu
kekuasaan yang akan dapat me- mutuskan atau meniadakan hubungan
tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat,
yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada
di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut
menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia juga.
Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa
tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari)
bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan
itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik.
Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya
dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak
milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 yo pasal
20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah,
yang dapat dihaki oleh seseorang.
Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan ter- penuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak
guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang akan
ditetapkan dengan Undang-undang lain (pasal 4 yo 16).
Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya dengan
hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 dibawah.
(2) “Azas domein.. yang dipergunakan sebagai dasar dari- pada
perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak
dikenal dalam hukum agraria yang baru.
Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat
Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern.
Berhubung dengan ini maka azas tersebut, yang dipertegas dalam
berbagai “pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarisch
Besluit (S.1870-118), S.1875-119a, S.1874- 94f, S.1888-58 ditinggalkan
dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwauntuk
mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa
Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih
tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa)
bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti
ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa “Bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada
tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal
pendirian tersebut diatas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah
berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang
kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu,
untuk pada ting- katan yang tertinggi :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaannya.
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian
dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukkum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Segala sesuatunya dengan tujuan : untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (pasal
2 ayat 2 dan 3).
Adapun, kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua
bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang
maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai
orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai
seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk
menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan” Negara tersebut.
Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam
pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam BAB II.
Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak
oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan
berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas Negara dapat memberikan
tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan
sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik,
hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya
dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan
atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya
masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas
tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya
hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor
3 di- bawah ini.
(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air
dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka
didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuankesatuan
masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu
pada tempat yang sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3
itu menentukan, bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa
itu dari masya-rakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan
lain yang lebih tinggi”.
Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak
ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana dike- tahui biarpun
menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan
pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui
secara resmi didalam Undang- Undang, dengan akibat bahwa didalam
melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman
penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak
ulayat didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti
pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan
diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih
ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam
pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha)
masyarakat hukum yang bersangkuatan. sebelumnya akan didengar
pendapatanya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak
menerimanya selaku pegang hak ulayat itu.
Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak
ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak
guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh
perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat
dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya,
misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan
teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka
pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan
penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerahdaerah
itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran
mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari
pada ketentuan dari padal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu
masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara
yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan
kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam
alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan
isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan- akan ia
terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat- masyarakat hukum
dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.
Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang
tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat
terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat
seluruhnya.
Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti,
bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan
diperhatikan sama sekali.
(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau
tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah
harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya
maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan
umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula
kepentingan-kepentingan perseorangan.
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah
saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok :
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2
ayat 3).
Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang
sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah
kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini
tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang
bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badanhukum
atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah
itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan
kepentingan fihak yang ekonomis lemah.
(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka
menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indo-nesia saja yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh
orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26
ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang
luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak
dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk
(pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas
tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik
tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup
bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak gunabangunan,
hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka
dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuanketentuan
mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak
milik (pasal 17).
Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai
hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan ma- syarakat
yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan
hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu “escape-clause” yang
memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan
adanya “escape-clause” ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak
milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh
Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badanbadan
hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2).
Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan
ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak
milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya
dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung
berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum
biasa.
(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan
tersebut diatas ditentukan dalam pasal 9 ayat 2, bahwa : “Tiap-tiap
warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya”.
Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan
warganegara yang lemah terhadap sesama warga-negara yang kuat
kedudukan ekonominya. Maka didalam pasal 26 ayat 1 ditentukan, bahwa :
“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik
serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan inilah
yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah
yang dimaksudkan itu.
Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan- ketentuan
yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas
dalam bidang-bidang usaha agrarian hal mana bertentangan dengan azas
keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam
lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka
kepen-tingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk
mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan
agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2).
Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang
bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak.
Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan undang- undang (pasal 13 ayat 3).
(7) Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada
dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan- perubahan dalam
struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegara-negara yang
telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “landreform” atau
“agrarian reform” yaitu, bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau
diusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri”.
Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan
ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas
minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat
penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya
(pasal 13 yo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum
luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar dicegah
tertumpuknya tanah ditangan golongan-golongan yang tertentu saja. Dalam
hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas yang penting, yaitu bahwa
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak dipekenankan,
karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum.
Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit
dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga
pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan
menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.
Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita
sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan da- tang masih
perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orangorang
yang bukan pemiliknya, misalnya secara sewa, berbagi-hasil, gadai
dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu peraturan-peraturan lainnya,
yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan
silemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian
tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak
boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri
atas dasar “freefight”, akan tetapi pe- nguasa akan memberi ketentuanketentuan
tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi
pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan (“exploitation de l-
‘homme par l’homme”). Sebagai mitsal dapat dikemukakan ketentuanketentuan
didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang “Perjanjian
Bagi Hasil” (L.N. 1960 – 2).
Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang
pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam
keadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan
pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan
diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawai-negeri yang untuk
persediaan hari-tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung
dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya
harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu
tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan
perjanjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak
bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya
sendiri secara aktip. (ayat 3).
(8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa
dan Negara tersebut diatas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu
rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan
bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan
Negara: Rencana Umum (“National planning”) yang meliputi seluruh wilayah
Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus
(“regional planning”) dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya
planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan
teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara
dan rakyat.
III. Dasar-Dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum.
Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di-dalam
ketentuan yang dimuat dalam Bab II.
(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang
ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak
tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang
berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud
menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan
hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan
sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.
Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia
sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru
tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu,
sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan
kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan
sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat
kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.
(2) Didalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undangundang
Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya
perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongangolongan
rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat 2,
bahwa : “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keprluan hukum
golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional diperhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan
atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat
kota dan rakyat perdesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat
yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut
selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan
yang ekonomis lemah.
(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukumbarat
dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai,
kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggarakan pula.
Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak
turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah,
menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d
sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa
dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha
(guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak gunabangunan
(guna mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain)
pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).
Adapun hak-hak yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini
semuanya akan dikonvensi menjadi salah satu hak yang baru menurut
Undang-undang Pokok Agraria.
IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.
Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari
ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32
dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan
maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan
pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh
wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechtskadaster”,
artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas
sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil
dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan
penyelenggaraannya dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang
haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu
instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang
bersifat “rechts- kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian
hukum.
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas
sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil
dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster
yang meliputi seluruh wilahah Negara.
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah,
yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan
ada artinya sama sekali.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam
Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian
..bumi” dan “tanah”, sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 dan
pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi.
Perluasan pengertian “bumi” dan “air” dengan ruang angkasa adalah
bersangkutan dengan kemajuan tehnik dewasa ini dan ke- mungkinankemungkinannya
dalam waktu-waktu yang akan datang.
Pasal 2.
Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi
dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria
menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat
(pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan
wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu
adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan
menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat
merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.
Pasal 3.
Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah
apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut “beschikkingsrecht”.
Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).
Pasal 4.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).
Pasal 5.
Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria
yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).
Pasal 6.
Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).
Pasal 7.
Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai yang
telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu
diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada
pengecualiannya.
Pasal 8.
Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah
itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenangwewenang
yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaankekayaan
alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang
angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu
memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi
perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.
Pasal 9.
Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5).
Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal
1 ayat 1 dan 2.
Pasal 10.
Sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata- kata
“pada azasnya” menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualianpengecualian
sebagai yang disebutkan sebagai misal didalam Penjelasan
Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur didalam
peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal Penggunaan tanah
milik oleh bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi
dibatasi dan akan diatur.
Pasal 11.
Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang
ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu
bisa warganegara asli keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat
Penjelasan Umum (III angka 2).
Pasal 12.
Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuanketentuan
dalam pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai
dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk- bentuk gotongroyong
lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya
suatu “usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria.
Yang dimaksud dengan “fihak lain” itu ialah pemerintah daerah, pengusaha
swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan “domestic capital” yang
progresip.
Pasal 13.
Ayat 1, 2 dan 3.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan
sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.
Pasal 14.
Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan
dalam penjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian
Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai
peranan yang penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu
diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf
d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk
pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga
ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah
harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.
Pasal 15.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). Tanah wajib
dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim
dikerjakan didaerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk
dari Jawatan-Jawatan yang bersangkutan.
Pasal 16.
Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4.
Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum
pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan
hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik
dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan
diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu
kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal.
Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuanketentuan
dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung
dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi
sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h yo pasal 53).
Pasal 17.
Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang ditentukan
dalam pasal 7. Penetapan,batas luas maksimum akan dilakukan
didalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah
yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi
akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut
selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.
Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada azasnya harus
dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena
mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya
didalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit
dan usaha-usaha lain supaya pra bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu
uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.
Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang- orang
yang mempunyai, tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan
tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk
mencegah pemecah-belahan (“versplintering”) tanah lebih lanjut. Disamping
itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah
besar-besaran diluar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum
tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur. Yang dimaksud dengan
“keluarga” ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan
menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik
laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.
Pasal 18.
Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas
tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat,
misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak.
Pasal 19.
Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang
sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang
bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).
Pasal 20.
Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hk yang “terkuat
dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini
tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan
tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertiannya
yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat
hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan
terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usha, hak
guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan,
bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah
yang “ter” (artinya : paling)-kuat dan terpenuh.
Pasal 21.
Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5).
Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lainlain
cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara- cara yang diserbut
dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan suatu
tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu.
Sudah selayaknyalah kiranya bahwa selama orang-orang
warganegara membiarkan diri disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan
tanah ia dibedakan dri warganegara Indonesia lainnya.
Pasal 22.
Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah
pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal
yang merugikan kepentingan umum dan Negara.
Pasal 23.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 24.
Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentukbentuk
hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya :
sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan.
Pasal 25.
Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan
pemiliknya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk
sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam
pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.
Pasal 26.
Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II
angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah.
Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara
warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat dan
lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli.
Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan
dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.
Pasal 27.
Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
Pasal 28.
Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang
bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan
peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini
hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang
luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak gunausaha
dapat beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani
dengan hak tanggunan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada
orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing
hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.
Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya
dilakukan secara yang tidak baik, karena didalam hal yang demikian hak
guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34).
Pasal 29.
Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu
berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan
memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk
keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang.
Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman
kelapasawit.
Pasal 30.
Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum
yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang
bermodal nasional yang progressip, baik asli maupun tidak asli. Bagi badanbadan
hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka
kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang
yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).
Pasal 31 s/d 34.
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam
Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 35.
Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak
mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.
Pasal 36.
Penjelasannya sama dengan pasal 30.
Pasal 37 s/d 40.
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam
pasal 38 sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 41 dan 42.
Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” dari pada hak-hak
yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang
semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah
sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai
sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha
penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka
hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama
saja.
Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan
pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya
dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan- badan hukum asing dapat
diberi hak-pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas.
Pasal 43.
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 44 dan 45.
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifatsifat
khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk
bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak
sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 yo 53).
Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.
Pasal 46.
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hakhak
dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur
dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas
daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.
Pasal 47.
Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah
mengenai air yang tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai
air yang berada diatas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah
termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.
Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau
mata air yang berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah
termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.
Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau
mata air yang berada diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan
mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka
sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah
orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula
(dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak
boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan
membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.
Pasal 48.
Hak guna-ruang-angkasa diadakan mengingat kemajuan tehnik
dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dikemudian hari.
Pasal 49.
Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan
dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan
mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan pula dengan
ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 hurub b.
Pasal 50 dan 51.
Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat
pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.
Pasal 52.
Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada
peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan
dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sangsi pidana
sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.
Pasal 53.
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.
Pasal 54.
Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan
26. Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan R.R.C.
tetapi pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini belum mendapat
pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ayat 3, pasal II
ayat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya
maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah
sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu
berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan didalam pasal 12 Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh pengesahan dari
instansi yang berwenang.
Pasal 55.
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.
Ayat 1 mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat
2 menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah di- tegaskan dalam
penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 2 ini hanya
dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh undang-undang pembangunan
Nasional semesta berencana.
Kedua : Hak-hak yang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini
semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.
Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III,
IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam
Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat khusus
yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan
dalam akta haknya yang di- konversi itu, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturannya yang baru.
Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk
menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari- pada perombakan hukum
agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan
pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.
Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak- hak yang masih
bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
__________________________________